HAK MEREK

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, paten maupun desain industri. Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa  dapat dianggap sebagai sebuah merek.[1]

Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan  property rights yang dapat menembus segala batas antara negara. Hak Kekayaan Intelektual atau  property rights, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba.[2] Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (well-known marks).[3]

Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dengan temuan-temuan barang atau jasa yang lebih dikenal dengan penciptaan. Pada merek ada unsur ciptaan yakni: desain logo maupun huruf. Dalam merek, bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek  atas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai  produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena menurut Eddy Damian, publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.

Merek berguna untuk memperkenalkan  produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.[4]

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Hak Merek ini, yang mana akan penulis bahas dalam Makalah Hak Kekayaan Intelektual: “Hak Merek”.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana sejarah Hak Merek dan Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia ?
  2. Bagimana Ruang Lingkup Merek dan Hak Merek ?
  3. Bagaimana Pengelolaan Administrasi Merek ?
  4. Bagaimana pelanggaran terhadap Hak Merek ?

B. PEMBAHASAN

Sejarah Hak Merek dan Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.

Perlindungan atas merek di Inggris pada perkembangan awalnya adalah untuk melawan peniruan. Kasus mengenai merek yang pertama diselesaikan di pengadilan Inggris adalah kasus Lord hardwicke L.C. in Blanchard lawan Hill pada tahun 1742. Sedangkan peraturan merek yang pertama dibuat ialah Merchandise Mark Act pada tahun 1862. Sebelumnya, Inggris pada tahun 1857 telah mengadopsi sistem pendaftaraan merek dari hukum Perancis.

Undang-Undang yang dikenal Merchandise Mark ini mendasarkan cara perlindungannya dalam bentuk hukuman Pidana. Undang-Undang tersebut kemudian dilengkapi dan diperbaharui pada tahun 1887. Selanjutnya, terus diperbaharui dan terus berlaku sampai dibuatnya Undang-Undang baru yang dikenal dengan The Trade Description Act tahun 1968. Inggris selain memiliki Undang-Undang Merchendise Mark, juga mempunyai Undang-Undang merk lainnya yaitu Trade Mark Registration Act 1875. Yang diperbaharui pada Tahun 1876 dan tahun 1877 digabungkan kedalam paten Design and Trademarks 1883. Selain itu, pada tahun 1938 dikeluarkan Trade Mark Act, yang pada tahun 1984 atas rekomendasi the Mathys Departemental Committee, undang-undang itu diperbaharui dan memasukan sistem pendaftaran merk jasa.

Berkembangnya perdagangan Internasional mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merk secara Internasional pula. Tahun 1883 di Paris dibentuk sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian yang kemudian menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merk secara Internasional. Sebagai konsekuensi dari kegiatan perdagangan Internasional, dibutuhkan sekali peraturan merk yang luwes dan sederhana sesuai dengan posisi merk yang merupakan bagian strategis dari pemasaran. Pada tahun 1973 di Mina ditandatanganilah oleh Amerika Serikat dan Inggris sebagai pemimpin Negara-Negara perjanjian Madrid (Madrid Agreements), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang dikenal dengan Trademark Registration Treaty.[5]

Indonesia mengenal Hak Merek pertama kali pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian, yaitu Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb. 1912 – 545 jo Stb. 1913 – 214.[6] Sebelum tahun 1961, UU Merek Kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta UU sementara 1950. Namun  UU 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari UU sebelumnya.

Tahun 1992 UU Merek Baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 april 1993 menggantikan UU Merek tahun 1961. Dengan adanya UU baru tersebut surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi UU Merek Indonesia turut serta meratifikasi perjanjian internasional merek WIPO.

Tahun 1997 UU Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal  dari Perjanjian Internasional tentang  aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) – GATT. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi dan asal geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana penggguna merek pertama di indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Pada tahun 2001 UU merek baru diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam UU terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam UU No.15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan perubahan delik biasa menjadi delik aduan peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa merek kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.[7]

Ruang Lingkup Merek dan Hak Merek

Pengertian Merek

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[8]

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:[9]

  1. M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, Merek adalah sutau tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
  2. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, Merek adalah sebuah tanda (Jawa: siri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
  3. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberikan komentar bahwa, Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis, juga sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[10]

Syarat Sebuah Merek

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing). Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya.[11]

Dengan kata lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuataan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi mejadi dapat dibedakan.[12]

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  tentang Merek, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:[13]

  1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
  2. Tidak memiliki daya pembeda.
  3. Telah menjadi milik umum.
  4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Jenis Merek

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:[14]

  1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
  2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Fungsi Merek

Dengan melihat arti kata merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan prosedurnya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (means of trade promotion) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak.[15]

Jangka Waktu Perlindungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Merek bahwa, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.[16]

Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang atas permohonan pemilik merek, jangka waktu dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (examination) atas merek tersebut juga tidak dimungkinkan adanya bantahan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu, dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan waktu ini dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak.[17]

Pengalihan Hak Atas Merek

Merek sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak merek dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Segala bentuk pengaliahan ini wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.[18]

Selain melalui bentuk pengalihan merek, seseorang atau badan hukum dapat menggunakan merek tertentu dengan melalui cara Lisensi Merek. Ketentuan lisensi merek termuat di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diantaranya yaitu:[19]

  1. Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa.
  2. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
  3. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
  4. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada poin (c) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pengelolaan Administrasi Merek

Administrasi merek mengurus masalah yang berkaitan dengan tatacara, dan penatausahaan merek. Fungsinya melaksanakan undang-undang, dengan menjalankan kehendak dan perintah undang-undang, secara nyata, kasual, dan individual. Produknya berupa penetapan, pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan nyata. Sebagai pelaksana yang menajalankan administrasi (administrator) adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal akan bersikap melayani (service) dan menangani (handling) orang-orang perorangan (individu) beserta kasus-kasus merek mereka secara kasuistis. Bentuk dari pelayanan administrator berupa melayani pendaftaran permohonan merek, pemeriksaan merek, dan menetapkan merek, juga menjelankan sistem jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi merek yang berisfat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin kepada masyarakat.[20]

Sistem Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu UndangUndang No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Hal ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem pendaftaran deklaratif (Undang-Undang No. 21 Tahun 1961).

Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif, yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak ekslusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration).[21]

Prosedur Pendaftaran Merek

Secara umum proses pendaftaran merek dapat dibagi menjadi 2 yaitu proses pengajuan merek oleh pemohon dan proses verifikasi oleh Ditjen HKI.

1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek

Sebagai langkah pertama, pemohon (dalam hal ini dapat melalui Kuasa yaitu konsultan HKI) harus mengirimkan atau menyerahkan formulir pendaftaran merek yang isinya sudah dilengkapi serta melampirkan semua kelengkapan dokumen permohonan yaitu sebagai berikut:

  • Surat Pernyataan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya dan bermaterai cukup;
  • Akta perseroan/badan hukum/badan usaha apabila pemohon adalah Badan Hukum Indonesia (tidak perlu dilegalisir);
  • 5 (lima) helai etiket merek dalam bentuk hardcopy (softcopy etiket merek dengan format JPEG dalam bentuk CD) yang akan dimohonkan berukuran minimal 2×2 Cm dan maksimal 9×9 Cm;
  • Surat Kuasa Khusus apabila Permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jenderal dengan menyebutkan merek dan kelas barang yang akan diajukan diatas materai cukup;
  • Bukti Pembayaran biaya pendaftaran merek, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku ;
  • Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
  • Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Kemudian setelah melakukan pembayaran dan dokumen lengkap, maka pihak Ditjen HKI akan memberikan bukti penerimaan permohonan. Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, bukan merupakan Sertifikat pendaftaran merek.

2. Proses Pemeriksaan oleh Ditjen HKI

Selanjutnya setelah dokumen pendaftaran diterima oleh Ditjen HKI, maka akan dilakukan beberapa langkah pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Substantif

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran merek, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek. Pemeriksaan ini misalnya seperti, apakah permohonan tersebut termasuk ke dalam kategori yang dimohonkan atau tidak. Ditjen HKI memberikan waktu untuk proses pemeriksaan ini paling lama 9 bulan.

Pengumuman Permohonan

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan Merek pada Proses Pemeriksaan Substantif, Ditjen HKI mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

Keberatan dan Sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman tersebut diatas, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

Pemeriksaan Kembali

Apabila pada tahapan ini terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan tersebut. Tetapi apabila dalam tahapan ini tidak ada keberatan dan/atau sanggahan dari pihak lain maka Ditjen HKI akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Pengumuman Permohonan dengan dikenai biaya untuk sertifikat merek.[22]

Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek

Pelanggaran terhadap merek biasanya mempunyai motovasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah , dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan ini dapat merugikan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, baik pihak produsen maupun konsumen selain itu negara juga banyak dirugikan. Dari setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan hak merek orang lain, ketentuan yang mengatur dapat bersifat pidana, perdata maupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.[23]

Penanganan melalui Hukum Perdata

Pemakain merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan Permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya hukum banding dan kasasi). Sebaiknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum, didahului adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Guagatan ganti rugi dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Penanganan Melalui Hukum Pidana

Di dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa,  “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 91 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Sedangkan Pasal 92  Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa,

  • Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  • Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasigeografis (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasigeografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”[24]

C. KESIMPULAN

Indonesia mengenal Hak Merek pertama kali pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian, yaitu Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb. 1912 – 545 jo Stb. 1913 – 214. Kemudian Tahun 1992 UU Merek Baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 april 1993 menggantikan UU Merek tahun 1961. Tahun 1997 UU Merek tahun 1992 diubah dan Pada tahun 2001 UU merek baru diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam UU terdahulu.

Ruang lingkup merek dan hak merek itu mencakup atas pengertian merek yang mana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 bahwa, merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Serta syarat dari merek itu sendiri, yang mana menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  tentang Merek, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

  1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
  2. Tidak memiliki daya pembeda.
  3. Telah menjadi milik umum.
  4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Kemudian jenis merek yang dibagi atas 2 bagian, yaitu merek dagang dan merek jasa. Lalu fungsi merek itu sendiri yang digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dan Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Merek bahwa, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Serta pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Secara umum proses pendaftaran merek dapat dibagi menjadi 2 yaitu proses pengajuan merek oleh pemohon dan proses verifikasi oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Dan di dalam perlindungan atas hak merek, setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan hak merek orang lain, ketentuan yang mengatur dapat bersifat pidana, perdata maupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2011.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Internet

http://lib.ui.ac.id/filefile=digital/123886PK%20IV%202140.8286Analisa%20yuridisPendahuluan.pdf., 10 Oktober 2016.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30080/6/Chapter%20I.pdf, diakses 10 Oktober 2016

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29074/4/Chapter%20I.pdf, diakses 10 Oktober 2016.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29074/4/Chapter%20I.pdf, diakses 10 Oktober 2016.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36033/5/Chapter%20III-V.pdf, diakses 11 Oktober 2016.

nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30824/Hak+Merek.pdf, diakses 11 Oktober 2016.

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-413-bab3.pdf, diakses 11 Oktober 2016

http://startuphki.com/prosedur-pendaftaran-merek/, diakses 11 Oktober 2016.

Footnote


[1] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30080/6/Chapter%20I.pdf, diakses 10 Oktober

  2016

[2] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29074/4/Chapter%20I.pdf, diakses 10 Oktober

  2016.

[3] http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123886-PK%20IV%202140.8286-    

  Analisa%20yuridisPendahuluan.pdf., 10 Oktober 2016.

[4] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29074/4/Chapter%20I.pdf, diakses 10 Oktober

  2016.

[5] Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hlm. 159-160.

[6] Ibid.

[7] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 132.

[8] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

[9] nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30824/Hak+Merek.pdf, diakses 11 Oktober 2016.

[10] Ibid.

[11] Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 166.

[12] nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30824/Hak+Merek.pdf, diakses 11 Oktober 2016

[13] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

[14] Ibid.

[15] Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 170.

[16] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

[17] Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 178.

[18] Ibid., hlm. 179-180.

[19] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

[20] Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 183.

[21] http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-413-bab3.pdf, diakses 11 Oktober 2016.

[22] http://startuphki.com/prosedur-pendaftaran-merek/, diakses 11 Oktober 2016.

[23] Muhamad Djumaha, R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 201.

[24] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36033/5/Chapter%20III-V.pdf, diakses 11 Oktober 2016.

Advertisements

About Filipus Wahyu Wicaksono, S.H.

Lahir di Pemalang, 26 Desember 1995. Meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang (2018). Aktif dalam Organisasi Intra Kampus sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Periode 2015-2016), Kepala Bidang Kemahasiswaan (Periode 2016-2017) Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan PJS Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang (KPS FH Unpam). Aktif dalam organisasi ekstra kampus sebagai anggota Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Tangerang. Aktif juga dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan Karang Taruna Kelurahan Pondok Pucung dan Forum Karang Taruna Kecamatan Karang Tengah dan menjabat sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Pondok Pucung. Selain itu, aktif sebagai Ketua dalam Kelompok Kajian Lingkar Kencana Tangerang Selatan, juga sebagai Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (LBH AI).
This entry was posted in HAKI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s